P2MKP Road Show AgResults Tahun Kelima Dorong Budidaya Nila

 

AgResults Indonesia memasuki tahun kelima sekaligus periode terakhir kompetisi yang mendorong peningkatan produktivitas pembudidaya skala kecil. Sebagai Project Manager, WWF-Indonesia kembali menggelar seminar P2MKP road show di berbagai daerah untuk memperluas adopsi teknologi dan layanan pendampingan teknis. Kegiatan ini diharapkan mendorong sektor swasta, termasuk para kompetitor, menyediakan teknologi melalui penjualan maupun penyewaan, sekaligus membantu pembudidaya menerapkannya secara efektif.

P2MKP road show pertama tahun 2025 berlangsung pada 7 Agustus di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi. Acara diikuti 23 pembudidaya skala kecil, 10 penyuluh perikanan, dan lima staf Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi. Pertemuan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan, mempertemukan pelaku budidaya dengan penyedia solusi teknologi dan pendampingan.

Baca Juga : P2MKP Dukung Workshop Kajian Stok Ikan

Teknologi dan Pendampingan untuk Produktivitas

Sebelum seminar, WWF-Indonesia mengunjungi P2MKP Road Show di Kecamatan Cisaat. Kunjungan turut dihadiri Coco Kokarkin, anggota Technical Advisory Committee AgResults Indonesia, perwakilan dinas, serta empat kompetitor. Mereka menggali praktik budidaya, penggunaan teknologi, dan tantangan produksi di Sukabumi.

Pembudidaya mengelola kolam seluas 2.900 meter persegi dan menggunakan auto-feeder serta kincir air. Teknologi tersebut memungkinkan kepadatan tebar meningkat dari lima menjadi 10 ekor per meter persegi, sekaligus memperbaiki efisiensi pemberian pakan. Produksi panen meningkat dari dua ton menjadi delapan ton. Namun, serangan Tilapia Lake Virus (TiLV) masih menjadi kendala serius dan pernah menyebabkan kegagalan panen.

Teknologi dan Pendampingan untuk Produktivitas

Temuan lapangan menjadi konteks seminar bertema “Penggunaan Teknologi dan Pendampingan Teknis untuk Meningkatkan Produktivitas Budidaya Ikan Nila” yang digelar keesokan harinya. Kegiatan dibuka Nunung Nurhayati, S. Sos, KP, M.Si, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi. Ia menyampaikan bahwa Sukabumi, sebagai kabupaten terbesar kedua di Pulau Jawa, memiliki potensi perikanan besar. Pemerintah daerah berkomitmen mendorong kolaborasi BBPBAT, penyuluh, dan masyarakat, serta mengajak peserta memanfaatkan seminar untuk memperkaya pengetahuan dan jejaring.

Plt Kepala P2MKP Sukabumi, Muhammad Nurdin, S.Pi, M.Si, menyatakan pemerintah tengah memberi perhatian pada pengembangan ikan nila. Ia berharap kolaborasi yang terbangun dapat memperkuat sinergi, mengembangkan budidaya, dan memajukan perikanan Kabupaten maupun Kota Sukabumi.

Dwi Hany Yanti, perwakilan P2MKP Sukabumi, menjadi narasumber utama. Ia menjelaskan peningkatan produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, serta menekankan mutu benih dan induk. Program pemuliaan seperti selective breeding dan crossbreeding dapat menghasilkan benih unggul dengan karakter yang mendukung produktivitas.

Seminar turut membahas teknologi produksi monoseks, nila jantan super atau Nila Gesit, sterilisasi, serta sistem budidaya modern. Penerapan sistem intensif dan bioflok diperkenalkan sebagai pilihan untuk meningkatkan efisiensi pakan, menjaga kualitas lingkungan, dan mendukung hasil budidaya. Penggunaan teknologi perlu disesuaikan dengan kapasitas, kebutuhan, dan kondisi usaha masing-masing pembudidaya agar manfaatnya dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Inovasi Kompetitor dan Akses Pembudidaya

Pada akhir acara, kompetitor AgResults Tahun Kelima mempresentasikan produk, teknologi, dan layanan pendampingan. Untuk pertama kalinya, sesi berlangsung secara hybrid, sehingga perusahaan yang tidak hadir di lokasi dapat menjangkau peserta secara daring. Delapan kompetitor terlibat, yakni PT Venambak Kail Dipantara, PT Bumi Wirastaraya Sejahtera, CV Prima Eco Aquaculture, CV Republik Vannamei, PT Banoo Inovasi Indonesia, CV Cahaya Teknik Prima, Aceh Aquaculture Cooperative, dan PT Aqubeta Dipo Jaya.

Empat kompetitor mengikuti kegiatan secara langsung, sedangkan empat lainnya bergabung daring. Format ini membuka akses informasi yang lebih luas dan memberi kesempatan pembudidaya mengenali solusi yang sesuai dengan kebutuhan usahanya.

Road show AgResults tahun kelima menjadi ruang untuk mempertemukan pembudidaya, pemerintah, penyuluh, dan penyedia inovasi. Melalui pertukaran pengalaman serta pendampingan, adopsi teknologi diharapkan semakin mudah, produktivitas meningkat, dan usaha budidaya nila skala kecil lebih tangguh menghadapi risiko.

Kegiatan ini juga membantu kompetitor memperkenalkan solusi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun hubungan berkelanjutan dengan pembudidaya. Meski menjadi tahun terakhir kompetisi, pembelajaran dan kolaborasi yang terbentuk diharapkan terus berkembang setelah program berakhir, mendukung perikanan budidaya yang efisien, adaptif, dan berdaya saing. Keberhasilan penerapan tidak hanya ditentukan tersedianya perangkat, tetapi juga pemahaman cara mengoperasikan, merawat, dan mengevaluasi teknologi.

P2MKP Dorong Teknologi melalui Pilot Project Nila Salin

 

WWF-Indonesia melalui AgResults Indonesia Aquaculture Challenge Project menjalankan proyek percontohan budidaya nila salin di Desa Jepat Lot, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Kegiatan ini melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, P2MKP Jepara, Pokdakan Mina Barokah, serta lima kompetitor AgResults. Kolaborasi tersebut menjadi ruang pengujian teknologi budidaya sekaligus memperkuat keterlibatan pemerintah dalam menyebarluaskan inovasi kepada pembudidaya.

AgResults merupakan kompetisi berhadiah dengan skema Pay-for-Results yang mendorong solusi untuk tantangan pembangunan. Pilot project ini memberi kesempatan mengamati performa teknologi kompetitor secara langsung, termasuk dampaknya terhadap produktivitas tambak. Pemerintah dilibatkan agar hasil uji dapat menjadi bahan pembelajaran dan diseminasi. Dengan demikian, teknologi berpotensi terus dimanfaatkan pembudidaya kecil, sementara peserta kompetisi tetap memiliki peluang berkontribusi setelah kompetisi berakhir.

Baca Selengkapnya : P2MKP Road Show AgResults Tahun Kelima Dorong Budidaya Nila

Nila Salin sebagai Komoditas Potensial

P2MKP Dorong Teknologi merupakan ikan nila yang dibudidayakan di perairan payau. Komoditas ini menjadi program unggulan DKP Pati sejak 2014, dengan produksi sekitar 7,5 ribu ton pada 2023 (BPS Jawa Tengah, 2025). Pengembangannya berawal dari penurunan produktivitas tambak akibat kualitas air dan penyakit dalam sistem polikultur udang-bandeng. Nila salin menjadi alternatif karena adaptif terhadap lingkungan payau dan memiliki pertumbuhan relatif lebih cepat dibanding bandeng.

Saat ini, sekitar 1.800 hektare tambak di Kecamatan Tayu, Margoyoso, dan Dukuhseti dimanfaatkan untuk nila salin. Jepat Lot dipilih sebagai lokasi pilot project karena memiliki infrastruktur dan kelembagaan yang mendukung. Namun, produktivitas masih perlu ditingkatkan. Siklus budidaya sebelumnya berlangsung 3,5–4 bulan, dengan hasil rata-rata 2,5 ton dan kelangsungan hidup sekitar 40 persen. Penggunaan pakan juga belum efisien. Proyek ini diharapkan menjawab tantangan melalui teknologi, penguatan kapasitas, dan strategi pemasaran.

Pelaksanaan dan Hasil Panen

Pilot project dimulai Oktober 2025 selama sekitar 3–4 bulan di tambak seluas 2.500 meter persegi menggunakan sistem polikultur semi-intensif nila salin dan udang vannamei. Penebaran terdiri atas 50.000 benih nila salin dan 30.000 benih udang. P2MKP Jepara menyediakan benih nila salin unggul. Aerator didukung CV Asia Cahaya Teknik Prima, PT Bumi Wirastaraya Sejahtera, dan PT Banoo Inovasi Indonesia, sedangkan CV Republik Vannamei serta PT Venambak Kail Dipantara menyediakan aerator dan autofeeder.

Panen dilaksanakan pada 10 Februari 2026. Meski tambak sempat terdampak banjir pada 9–23 Januari, produksi nila salin mencapai 3 ton dengan ukuran 4–6 ekor per kilogram. Kelangsungan hidup tercatat 47 persen.

“Meski terdampak banjir, pertumbuhan nila salin lebih optimal berkat teknologi, bibit unggul, dan pendampingan DKP Pati. Pakan lebih efisien, ukuran ikan mencapai 4–6 ekor per kilogram dibanding tambak sekitar 10–12 ekor, dan siklus panen menjadi tiga bulan sepuluh hari,” ujar Nugroho, Ketua Pokdakan Mina Barokah.

Diseminasi dan Pendampingan Berkelanjutan

Pilot project ini memperkuat peran pemerintah dalam penyuluhan. Ifan Ridlo dari Pusat Penyuluh Kelautan dan Perikanan menekankan bahwa masyarakat membutuhkan bukti penerapan teknologi dan pendampingan penyuluh. Seiring adopsi inovasi, kebutuhan dukungan lapangan juga meningkat.

Hasil kegiatan menunjukkan teknologi peserta AgResults berpotensi meningkatkan produksi melalui pertumbuhan lebih cepat, panen singkat, dan kelangsungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Pati melalui DKP berkomitmen menyebarluaskan pembelajaran kepada kelompok lain.

Sriwati, Kepala Bidang Budidaya Perikanan Kabupaten Pati, berharap hasil pilot project dapat dikaji dan disosialisasikan ke desa-desa lain, mengingat peluang pengembangan nila salin di daerah tersebut. Diseminasi diharapkan memperkuat kapasitas pembudidaya, memperluas pasar, serta membuka peluang bagi kompetitor AgResults untuk melanjutkan kontribusi teknologi setelah proyek berakhir.

Keberlanjutan hasil percontohan akan bergantung pada tindak lanjut, pendampingan teknis, dan kesiapan kelompok mengadaptasi teknologi sesuai kondisi tambak. Pertukaran pengalaman antarpembudidaya dapat membantu mengidentifikasi praktik yang efektif, mengurangi risiko, serta meningkatkan keyakinan dalam mencoba inovasi. Pemerintah, penyuluh, lembaga pelatihan, dan mitra teknologi diharapkan terus bersinergi agar manfaat pilot project tidak berhenti pada satu lokasi. Dengan pembelajaran yang dibagikan secara terbuka, pengembangan nila salin di Pati berpeluang semakin luas, produktif, dan berkelanjutan.

P2MKP Penguatan Pengelolaan Udang Windu di Aceh Timur

 

Aceh Timur sejak dekade 1980-an hingga 1990-an dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil udang windu (Penaeus monodon) di Indonesia. Komoditas ini menjadi andalan masyarakat pesisir sekaligus berkontribusi pada ekspor. Indonesia termasuk produsen udang utama dunia, sebagaimana laporan FAO (2023) dan sumber 2024. Udang windu bernilai ekonomi tinggi karena ukurannya besar dan kualitas dagingnya diminati pasar.

Permintaan pasar mendorong pemanfaatan udang windu untuk konsumsi sekaligus sumber indukan alam (wild broodstock) bagi kegiatan pembenihan dan budidaya. Peran ganda ini berpotensi mengganggu rekrutmen dan keberlanjutan stok apabila tidak dikelola secara bijaksana. Tantangan semakin besar sejak sekitar 1997, ketika budidaya udang windu di Indonesia menurun akibat serangan penyakit. Industri kemudian beralih ke udang vaname pada 2001.

Informasi Lebih Lanjut : P2MKP Dorong  Teknologi melalui Pilot Project Nila Salin

Tekanan terhadap Stok Udang Windu

Penelitian Hedianto et al. (2016) dan Damora (2022) menunjukkan stok P2MKP udang windu di perairan Aceh Timur menghadapi tangkapan berlebih. Tingkat penangkapan yang melampaui kemampuan populasi untuk pulih dapat mengancam biomassa. Tekanan diperparah alat tangkap kurang selektif, seperti pukat, yang menangkap udang beragam ukuran, termasuk di sekitar kawasan mangrove sebagai habitat udang muda.

“Penurunan stok udang windu dipicu oleh tingginya tekanan penangkapan dan penggunaan alat tangkap yang kurang selektif. Penangkapan juga terjadi di kawasan mangrove yang merupakan habitat penting bagi udang muda. Dalam jangka panjang kondisi ini dapat memicu growth overfishing hingga recruitment overfishing,” jelas Damora, dosen Universitas Syiah Kuala.

Menyeimbangkan Ekonomi dan Kelestarian

Meski stok mengalami tekanan, permintaan udang windu tetap ada, terutama untuk ekspor serta kebutuhan indukan berkualitas bagi pembenihan. Situasi ini menghadirkan tantangan pengelolaan: menjaga sumber daya sekaligus mempertahankan penghidupan masyarakat pesisir dan memenuhi kebutuhan industri. Perbaikan perlu mencakup penangkapan lebih selektif, praktik bertanggung jawab, dan upaya pemulihan stok, bukan semata pembatasan aktivitas.

Pada Februari 2026, WWF-Indonesia melakukan field assessment di Kuala Peudawa dan Kuala Bugak, Aceh Timur, untuk memahami kondisi perikanan udang windu terkini. Tim mewawancarai nelayan dan pemangku kepentingan, mengamati hasil tangkapan, alat tangkap, serta armada, dan mengidentifikasi kelompok nelayan sebagai dasar pendampingan berikutnya. Upaya perbaikan perikanan berkelanjutan yang didorong WWF-Indonesia selama setahun terakhir ini didukung COAST Facility melalui Program Climate and Ocean Adaptation and Sustainable Transition (COAST).

Temuan Lapangan dan Peluang Perbaikan

Assessment menemukan udang windu hanya sekitar 30 persen dari total tangkapan, sedangkan sisanya terdiri atas jenis udang lain, ikan demersal, dan biota lainnya. Kelangsungan hidup udang windu saat pendaratan juga rendah. Nelayan melaporkan kurang dari 30 persen udang windu yang tertangkap dapat bertahan sampai lokasi pendaratan. Keterbatasan fasilitas penyimpanan dan penanganan pascatangkap menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, khususnya untuk indukan yang dibutuhkan.

Selia Hermawati, Fisheries Science Specialist WWF-Indonesia, menilai perbaikan masih dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas nelayan, optimasi kelembagaan, penggunaan alat tangkap selektif, serta perlindungan indukan dan habitat asuhan (nursery ground). Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi tangkapan yang tidak diinginkan dan memberi ruang bagi udang untuk tumbuh serta berkembang biak.

Dukungan Kebijakan dan Masa Depan Stok

Dukungan pemerintah daerah turut penting. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.5.1/223/2024 tentang Penetapan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Aceh mencakup perairan Aceh Timur. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat perlindungan habitat pesisir, termasuk mangrove yang menjadi tempat asuhan berbagai biota laut.

Ke depan, pengelolaan stok di alam perlu berjalan seiring pengembangan sumber indukan alternatif agar ketergantungan pada penangkapan indukan liar berkurang. Kolaborasi nelayan, pemerintah, peneliti, dan pendamping akan menjadi kunci. Masa depan udang windu Aceh Timur bukan ditentukan oleh hasil tangkapan hari ini saja, melainkan oleh konsistensi menjaga habitat, memperbaiki praktik, dan memastikan sumber daya tetap tersedia bagi generasi mendatang.

Penguatan kelompok nelayan juga perlu disertai pencatatan hasil tangkapan dan kondisi indukan saat tiba di darat. Informasi yang dikumpulkan rutin dapat membantu memantau perubahan stok, mengenali musim, serta mengevaluasi dampak alat tangkap dan penanganan.

P2MKP Praktik Budidaya Udang Vannamei PT Winaros Kawula

 

Pencapaian ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik budidaya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. PT Winaros kini menjadi salah satu dari tujuh perusahaan budidaya udang tersertifikasi P2MKP di Jawa Timur.

Udang merupakan komoditas strategis perikanan Indonesia dan salah satu penyumbang devisa ekspor. Data ekspor Januari hingga September 2025 menunjukkan nilai ekspor udang mencapai USD 1,397 miliar. Amerika Serikat menjadi pasar utama dengan serapan 63,1 persen dari total ekspor udang nasional. Udang vannamei termasuk komoditas unggulan, dengan salah satu sentra produksinya berada di Pulau Jawa (kkp.go.id).

Pahami Selengkapnya : P2MKP Penguatan Pengelolaan Udang Windu di Aceh Timur

Sertifikasi P2MKP Dorong Budidaya Bertanggung Jawab

P2MKP budidaya udang menjadi daerah penghasil udang vannamei. Berdasarkan data BPS Kabupaten Probolinggo tahun 2026, produksi udang vannamei di wilayah ini mencapai 12.471,84 ton sepanjang 2025. Potensi tersebut perlu didukung praktik budidaya yang menjaga kualitas lingkungan, keberlanjutan produksi, dan kepercayaan pasar.

Pasar global semakin menuntut produk perikanan yang berkelanjutan dan memiliki ketertelusuran asal. Penerapan standar budidaya bertanggung jawab menjadi penting untuk menjawab tuntutan tersebut. Sertifikasi ekolabel P2MKP merupakan standar yang mendorong praktik budidaya dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Penerapannya dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan melalui peningkatan reputasi, kredibilitas, serta kepercayaan konsumen.

WWF-Indonesia melalui program Seafood Savers mendampingi perusahaan akuakultur dalam memenuhi persyaratan sertifikasi P2MKP. PT Winaros Kawula Bahari menjadi salah satu peserta pendampingan yang bergabung dalam Aquaculture Improvement Program (AIP) sejak Agustus 2024. Program perbaikan budidaya ini mengacu pada prinsip keberlanjutan P2MKP dan mendorong peningkatan kinerja usaha secara bertahap.

Perbaikan Operasional Tambak di Probolinggo

Tambak PT Winaros di Probolinggo telah beroperasi sejak dekade 1990-an. Budidaya intensif udang vannamei di lokasi tersebut dimulai pada 2012, ketika pengelolaan menggunakan nama PT Surya Windu Pertiwi. Pada 2024, nama PT Winaros digunakan sebagai identitas perusahaan dalam dokumen legal. Sejak pengelolaan beralih, perusahaan melakukan pembenahan operasional untuk meningkatkan keberlanjutan tambak sekaligus memenuhi standar sertifikasi.

Perbaikan mencakup pengelolaan lingkungan dan administrasi. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dilakukan dengan memasang sesek bambu, berupa sekat anyaman bambu untuk menahan padatan tersuspensi dan memperlambat aliran air limbah. Cara sederhana ini membantu meningkatkan kualitas buangan dan mengurangi risiko pencemaran.

Pemasangan sesek bambu turut memperpanjang waktu retensi air hingga memenuhi ketentuan enam sampai sembilan jam. Pemantauan mencatat nilai IMHOFF air limbah sebesar 0,3 mL/L, menunjukkan rendahnya padatan yang mengendap. Hasil ini mengindikasikan pengolahan limbah berjalan efektif dalam menekan potensi pencemaran lingkungan.

Sertifikasi sebagai Langkah Transformasi Akuakultur

Sertifikasi P2MKP yang diraih PT Winaros Kawula Bahari menunjukkan bahwa perbaikan praktik budidaya dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan usaha. Standar serta pembenahan operasional membantu perusahaan memperkuat pengelolaan tambak dan meningkatkan daya saing produk di pasar internasional.

Capaian ini diharapkan menjadi contoh bagi pembudidaya udang di Probolinggo dan daerah lain. Melalui kolaborasi, pendampingan, pemenuhan standar, dan perbaikan berkelanjutan, sektor akuakultur Indonesia dapat berkembang lebih bertanggung jawab, produktif, serta berdaya saing. Langkah tersebut turut menjaga ekosistem pesisir dan mendukung keberlanjutan komoditas udang bagi generasi mendatang.

Selain aspek teknis, kelengkapan dokumen dan pencatatan kegiatan menjadi bagian penting dari proses sertifikasi. Administrasi yang tertata membantu perusahaan memantau pelaksanaan prosedur, mengevaluasi hasil, dan menunjukkan pemenuhan persyaratan secara konsisten. Penguatan tata kelola tersebut juga memudahkan penelusuran informasi apabila diperlukan oleh pembeli, auditor, maupun pihak terkait. Praktik ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan penilaian, tetapi menjadi bekal membangun sistem kerja yang lebih terukur dalam jangka panjang.

Pendampingan AIP memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengenali tantangan, menentukan prioritas perbaikan, serta menerapkan solusi sesuai kondisi tambak. Perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas, kemampuan operasional, dan dampak terhadap lingkungan. Dengan demikian, sertifikasi menjadi bagian dari proses peningkatan kinerja, bukan sekadar pencapaian administratif. Komitmen perusahaan untuk menjaga praktik baik setelah sertifikasi akan menentukan keberlanjutan manfaat yang dihasilkan.

Pengalaman ini mendorong pelaku berbagi pembelajaran, memperluas penerapan standar, dan memperkuat rantai pasok udang berkelanjutan di Indonesia.

P2MKP Dukung Workshop Kajian Stok Ikan

 

P2MKP mendukung penyelenggaraan Workshop Stock Assessment Batch III sebagai upaya memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Kegiatan yang digelar Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) ini merupakan bentuk kerja sama WWF dan Direktorat Jenderal.

Perikanan Tangkap untuk memperkuat data serta informasi stok sumber daya ikan. Workshop berlangsung di Semarang pada 9–11 Juni 2025, diikuti 33 calon Scientific Service Provider (SSP) dari sejumlah perguruan tinggi. Mereka diusulkan oleh Unit Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (UPP WPPNRI) 573, 711, dan 712.

Baca Selengkapnya : P2MKP Praktik Budidaya Udang Vannamei PT Winaros Kawula

Pengelolaan Perikanan Berbasis Data

P2MKP Stok Ikan Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah perairan sekitar 16 juta kilometer persegi dan potensi perikanan yang besar. Produksi perikanan tangkap laut pada 2024 tercatat mencapai 7,3 juta ton, meliputi komoditas tongkol, kakap, cakalang, tuna, dan berbagai jenis ikan lainnya, sebagaimana disebutkan P2MKP.go.id. Potensi tersebut perlu dikelola secara bertanggung jawab agar sumber daya ikan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

P2MKP terus mendorong pengelolaan perikanan melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), sejalan dengan prinsip ekonomi biru atau Blue Economy. Pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan informasi ilmiah yang kuat tentang potensi stok ikan, tingkat pemanfaatan, serta Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Data tersebut menjadi dasar bagi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) dalam menyusun rekomendasi ilmiah, termasuk estimasi potensi sumber daya ikan nasional.

Perluasan Jejaring Scientific Service Provider

Komnas KAJISKAN menjalankan pengkajian dengan dukungan Scientific Service Provider (SSP), yakni lembaga yang memiliki kompetensi dalam kajian stok ikan dan analisis data perikanan. Saat ini, jumlah SSP terverifikasi di Indonesia masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk memperluas jejaring pengkaji melalui perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Workshop Stock Assessment dirancang sebagai wadah peningkatan kapasitas calon SSP. Melalui pelatihan metode pengkajian stok ikan yang terstandar, peserta diharapkan mampu melaksanakan kajian secara mandiri, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta menghasilkan analisis yang lebih akurat. Keahlian tersebut akan mendukung penyusunan rekomendasi ilmiah sesuai kondisi sumber daya di wilayah pengelolaan masing-masing.

Dalam Batch III, peserta mempelajari metodologi dan protokol pengkajian stok ikan berdasarkan standar Komnas KAJISKAN. Pembekalan diarahkan untuk mendukung kajian di WPPNRI 573, 711, dan 712. Wilayah tersebut meliputi perairan Samudra Hindia bagian selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Natuna Utara, serta Laut Jawa. Cakupan wilayah yang luas membutuhkan data berkualitas dan kapasitas analisis yang memadai.

Penguatan Kompetensi dan Kolaborasi

Workshop dibuka oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) P2MKP, Syahril Abd Raup. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa data ilmiah harus menjadi pijakan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.

“Data dan informasi terkait stok sumber daya merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Selama kegiatan, peserta menerima materi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Komnas KAJISKAN. Prof. Indra Jaya, Ketua Komnas KAJISKAN, menjelaskan bahwa penggunaan metode pengkajian stok ikan yang terstandar akan membantu menghasilkan informasi akurat untuk mendukung keberlanjutan sumber daya ikan Indonesia.

Hasil kajian stok ikan juga berperan dalam menentukan JTB yang selanjutnya dialokasikan secara transparan melalui sistem kuota penangkapan. Dengan penguatan kapasitas SSP, ketersediaan data, dan kolaborasi antarlembaga, kebijakan PIT diharapkan semakin berbasis bukti, membagi manfaat secara adil, serta menjaga ekosistem laut. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola perikanan yang bertanggung jawab, produktif, dan berkelanjutan.

Penguatan kapasitas ini tidak berhenti pada ruang kelas. Para peserta diharapkan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, dan interpretasi data perikanan. Konsistensi prosedur serta keterbukaan metodologi penting agar hasil kajian dapat ditinjau, dibandingkan, dan digunakan oleh pengambil kebijakan. Kerja bersama antara pemerintah, akademisi, peneliti, dan penyedia layanan ilmiah juga membuka peluang pertukaran pengetahuan lintas wilayah. Melalui jaringan yang lebih luas, pengkajian stok diharapkan tidak bergantung pada segelintir ahli.

P2MKP Budidaya Ikan Menjadi Jantung Ekonomi Perikanan

 

Dinamika P2MKP Indonesia menyimpan tantangan sekaligus peluang besar. Potensi sumber daya yang melimpah belum sepenuhnya tercermin dalam performa ekonomi.

Kondisi ini menuntut refleksi mengenai arah pembangunan ekonomi biru, terutama peran P2MKP perikanan di bawah holding pangan sebagai penggerak transformasi industri, penguatan pasar, dan peningkatan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya.

Pelajari Lebih Lanjut : P2MKP Budidaya Ikan Air di Kebumen Berpotensi 13.800 Ton

Produksi Meningkat, Pertumbuhan Melambat

Data yang beredar menunjukkan P2MKP Perikanan meningkat dalam lima tahun terakhir. Pemerintah juga merencanakan percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan di Pengambengan serta revitalisasi tambak Pantura. Abdi menyebut pembangunan infrastruktur dapat menjadi stimulus pertumbuhan dan membuka lapangan kerja. Pelabuhan, cold storage, dan logistik terintegrasi memang penting untuk menjaga mutu hasil tangkapan dan budidaya, sekaligus menekan kehilangan nilai produk sebelum sampai konsumen.

Namun, pembangunan fisik perlu dibaca bersama indikator ekonomi. Data Badan Pusat Statistik mencatat Produk Domestik Bruto sektor perikanan pada 2024 tumbuh 0,68 persen, turun dibanding 5,49 persen pada 2023. Angka tersebut menunjukkan perlambatan yang perlu dicermati. Deflasi pada Februari 2025 juga memberi sinyal melemahnya permintaan. Produksi yang meningkat tanpa dukungan konsumsi berisiko menekan harga di tingkat nelayan dan pembudidaya, sehingga hasil usaha tidak otomatis memperbaiki pendapatan.

Hilirisasi dan Regulasi Harus Berpihak

Persoalan lain ialah ketimpangan antara produksi dan konsumsi, serta nilai tambah yang belum optimal. Perikanan masuk agenda hilirisasi sumber daya alam dalam Astacita. Indonesia disebut berada di peringkat lima dunia untuk komoditas udang dan peringkat dua untuk rumput laut. Potensi tersebut perlu diikuti pengolahan, inovasi, dan penguatan pasar agar manfaat ekonominya dirasakan di dalam negeri.

Kebijakan lobster juga menjadi pelajaran. Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 membuka budidaya lobster di luar wilayah Indonesia, kemudian dievaluasi dan dimoratorium. Orientasi pada benih dinilai berisiko membuat Indonesia memasok bahan awal, sementara negara lain seperti Vietnam menikmati nilai tambah dari pembesaran dan ekspor lobster konsumsi. Karena itu, kebijakan perlu mendorong rantai nilai domestik yang lebih utuh.

Agenda Transformasi P2MKP Perikanan

P2MKP perikanan di bawah holding pangan dapat berperan sebagai pelaku strategis, bukan hanya mengikuti fungsi regulator dan fasilitator. Pertama, menjadi aggregator yang menghubungkan nelayan dan pembudidaya kecil dengan pasar modern maupun ekspor. Kemitraan kontraktual perlu menjamin pembelian, harga transparan, mutu, serta keberlanjutan, sekaligus memperkuat posisi tawar produsen agar tidak bergantung pada perantara.

digitalisasi perlu dipercepat. Platform terpadu dapat mencatat produksi, stok, permintaan, harga, dan distribusi secara waktu nyata. Internet of Things bisa membantu memantau kualitas air, suhu, dan pemberian pakan. Blockchain berpotensi mendukung ketertelusuran produk, memperkuat kepercayaan konsumen, dan memenuhi persyaratan pasar ekspor.

hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah, bukan sekadar menambah volume olahan. Rumput laut berpeluang dikembangkan menjadi bahan farmasi, kosmetik, dan pangan fungsional. Udang dapat diolah menjadi produk siap saji bermerek nasional. Investasi pengolahan terpadu juga berpotensi menyerap hasil produksi serta membuka lapangan kerja.

ekonomi dan ekologi harus berjalan seimbang

Overfishing, kerusakan mangrove, dan pencemaran perairan mengancam keberlanjutan. P2MKP perlu mendorong praktik budidaya ramah lingkungan, pengelolaan berbasis daya dukung, kuota yang ditopang kajian ilmiah, serta pemulihan ekosistem pesisir. Keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab moral, melainkan kepentingan bisnis jangka panjang.

pasar domestik harus diperkuat. Data yang disebut dalam diskusi menunjukkan kontribusi ekspor sekitar 13,80 persen, sedangkan konsumsi domestik mencapai 54,53 persen. Dengan demikian, daya beli masyarakat dan distribusi nasional sangat menentukan. Kolaborasi dengan entitas pangan lain, harga terjangkau, pemerataan pasokan, serta kampanye makan ikan dapat memperluas konsumsi. Dukungan logistik atau stabilisasi harga juga layak dipertimbangkan saat permintaan melemah.

Transformasi perikanan membutuhkan kebijakan yang menyatukan infrastruktur, pasar, teknologi, hilirisasi, dan kelestarian. P2MKP dapat menjadi jembatan antara potensi sumber daya dengan kesejahteraan. Ukuran keberhasilan bukan semata produksi atau ekspor, melainkan nilai tambah domestik, pendapatan produsen, lapangan kerja, dan ekosistem yang terjaga. Dengan strategi terpadu, sektor perikanan dapat menjadi jantung ekonomi pangan yang inklusif dan tangguh.

P2MKP Pengambengan Disiapkan Jadi Pelabuhan Perikanan Modern

Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Pengambengan, Jembrana, Bali, sebagai pusat perikanan industri modern. Langkah ini sejalan dengan rencana memindahkan aktivitas perikanan skala industri dari Pelabuhan Benoa. Menteri Kelautan dan Perikanan ingin Pengambengan kelak memiliki fasilitas tertata, bersih, serta berstandar seperti pelabuhan perikanan di luar negeri.

Relokasi tersebut berkaitan dengan penataan kawasan Benoa menjadi pusat pariwisata maritim melalui proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Dalam rencana ini, kegiatan perikanan industri di Benoa dipindahkan bertahap, sedangkan Pengambengan dikembangkan sebagai pusat infrastruktur perikanan modern di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya :  P2MKP Budidaya Ikan Menjadi Jantung Ekonomi Perikanan

Pengambengan Diproyeksikan Jadi Pelabuhan Industri

P2MKP Pengambengan akan difokuskan untuk kegiatan perikanan industri. Sementara nelayan tradisional yang menggunakan kapal kecil disiapkan fasilitas terpisah melalui penataan kawasan perikanan dan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Ia ingin pelabuhan baru tersebut tidak hanya menjadi tempat bongkar muat hasil tangkapan. Kawasan itu juga diharapkan memiliki pasar ikan yang higienis, kuliner, dan fasilitas pendukung sehingga pengunjung dapat menikmati kawasan tanpa terganggu kondisi lingkungan yang kumuh atau berbau.

“Pelabuhan perikanan di luar negeri begitu bersih, bagus, ekonominya jalan dengan baik, nah nanti kita juga akan melakukan hal yang sama di sini (Pengambengan),” kata Trenggono seusai groundbreaking di P2MKP Pengambengan, Jembrana, Selasa (29/9/2026).

Ia menggambarkan kawasan yang tertata, bersih, dan nyaman, dengan kegiatan ekonomi yang berkembang selain transaksi perikanan. Pasar ikan dan kuliner menjadi bagian dari konsep tersebut.

Trenggono juga menilai pemisahan fungsi kawasan penting bagi masa depan pariwisata Bali. Menurutnya, kegiatan perikanan industri yang bercampur dengan kawasan wisata Benoa berpotensi mengurangi kenyamanan wisatawan dan menghambat penataan wilayah.

“Bayangkan di Benoa, itu adalah daerah pariwisata. Kalau kemudian dicampur juga dengan ikan, bagaimana pariwisata Bali masa depannya? Kan jadi kurang baik dan semua pihak harus tahu itu. Di seluruh dunia biasa itu diatur begitu,” ujarnya.

Perizinan Jadi Penegasan Relokasi

Trenggono turut menanggapi kemungkinan nelayan atau pelaku usaha enggan pindah dari Benoa. Ia menegaskan kewenangan izin penangkapan ikan berada di kementeriannya, sehingga kepatuhan terhadap lokasi operasional menjadi bagian dari kebijakan relokasi.

Kapal besar yang beroperasi secara industri diwajibkan menggunakan P2MKP Pengambengan dan mengikuti aturan perikanan industri. Adapun kapal kecil dengan jangkauan di bawah 12 mil laut, termasuk yang menjalankan kegiatan one day fishing, akan difasilitasi di kawasan KNMP.

Penataan tersebut sekaligus menempatkan kegiatan industri dan layanan nelayan tradisional pada ruang yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kapal besar membutuhkan dukungan dermaga, area operasional, serta fasilitas penanganan hasil tangkapan. Nelayan kecil, sebaliknya, diarahkan memperoleh dukungan dekat kampung dan pola melaut harian. Pemerintah menargetkan pembagian fungsi ini membuat aktivitas pelabuhan lebih tertib, sementara fasilitas pasar dan UMKM membuka peluang kegiatan ekonomi tambahan di kawasan Pengambengan, serta memperluas manfaat pembangunan bagi warga setempat secara berkelanjutan ke depannya.

Bali Apresiasi Pembangunan Pelabuhan

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut proyek tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia mengatakan pengembangan pelabuhan perikanan modern sudah lama menjadi harapan pemerintah daerah serta masyarakat Bali.

Koster menilai proyek ini dapat memperkuat ekonomi kelautan dari hulu hingga hilir. Selain membuka pusat perekonomian baru di Jembrana, pengembangan Pengambengan diharapkan meningkatkan pendapatan nelayan dan memberi dampak lebih luas bagi Bali serta daerah lain.

Proyek Rp1,27 Triliun Ditargetkan Rampung 2029

Modernisasi P2MKP Pengambengan masuk proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase-I. Proyek senilai Rp1,27 triliun tersebut didanai pinjaman luar negeri Islamic Development Bank (IsDB) untuk mendukung pusat bisnis hasil tangkapan dan ekspor perikanan.

Konstruksi dijadwalkan selama 915 hari kalender atau sekitar 30 bulan, mulai 3 September 2026 hingga 5 Maret 2029. Pekerjaan mencakup pembangunan breakwater, revetment, groin, reklamasi, pengerukan kolam pelabuhan, serta dermaga bagi kapal besar dan kecil.

P2MKP Budidaya Bandeng Terbesar di Jawa Timur

 

 

Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) budidaya ikan bandeng. Komoditas ini tidak hanya dipasarkan dalam bentuk ikan segar, tetapi juga diolah menjadi berbagai makanan khas yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur 2023, P2MKP Kabupaten Gresik menjadi penghasil bandeng terbesar dengan produksi 87.166 ton. Berikutnya ada Sidoarjo, Lamongan, dan Tuban yang juga memiliki potensi budidaya serta pengolahan bandeng.

Informasi Lebih Lanjut :  P2MKP Pengambengan Disiapkan Jadi Pelabuhan Perikanan Modern 

Gresik jadi penghasil bandeng terbesar

P2MKP Kabupaten Gresik menempati posisi pertama sebagai penghasil bandeng di Jawa Timur. Pada 2023, produksinya mencapai 87.166 ton. Salah satu P2MKP Budidaya Bandeng berada di Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, yang telah ditetapkan sebagai Kampung Bandeng oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2021.

Budidaya di kawasan tersebut masih banyak menggunakan pola tradisional dengan sistem polikultur. Selain bandeng, petambak juga membudidayakan udang vaname, udang windu, nila, dan tawes. Produksi bandeng Gresik meningkat pada 2024 menjadi 90.416 ton. Angka itu setara sekitar 55 persen produksi Jawa Timur dan 11 persen produksi nasional.

P2MKP Bandeng Gresik juga diolah menjadi produk UMKM, seperti otak-otak bandeng, bandeng asap, bandeng tanpa duri, hingga kerupuk ikan. Pengolahan tersebut memperluas pilihan pemasaran dan menambah nilai hasil tambak.

Sidoarjo dikenal dengan bandeng presto

Sidoarjo berada di peringkat kedua P2MKP Penghasil bandeng Jawa Timur dengan produksi 34.340 ton pada 2023. Kabupaten ini merupakan kawasan dataran delta dengan ketinggian sekitar 0–25 meter di atas permukaan laut. Area pertambakan luas, terutama di wilayah timur dan tengah, mendukung budidaya bandeng yang telah berlangsung sejak lama.

P2MKP Bandeng juga melekat pada identitas daerah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan komoditas tersebut sebagai ikon daerah pada 2015, yang antara lain diwujudkan melalui Monumen Jayandaru. Produk olahan yang terkenal adalah bandeng presto, yaitu ikan yang dimasak dengan tekanan tinggi sehingga duri dan tulangnya lebih lunak. Bandeng asap juga menjadi pilihan oleh-oleh. Usaha pengolahan memberi nilai tambah bagi hasil tambak dan membuka peluang pendapatan warga.

Lamongan kembangkan sentra benih bandeng

P2MKP Bandeng Lamongan menempati urutan ketiga dengan produksi 21.074 ton pada 2023. Selain pembesaran ikan, daerah ini mengembangkan benih bandeng untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya. Salah satu sentra penggelondongan berada di Desa Wangen, Kecamatan Glagah, dengan ketersediaan air yang mendukung kegiatan sepanjang tahun.

Pada 2021, penggelondongan P2MKP bandeng di Wangen melibatkan 40 orang dan mencakup lahan 16,8 hektare. Produksi benih ukuran gelondongan tercatat 11,21 juta ekor, sekitar 5,8 persen dari kebutuhan benih Lamongan. Potensi tersebut mendorong pengembangan Sentra Penggelondongan Bandeng Lamongan atau SeGo Bandeng, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perikanan Lamongan Nomor 188/09/413.113/2022.

Tuban dorong olahan abon bandeng

P2MKP Kabupaten Tuban berada di posisi keempat dengan produksi 8.582 ton pada 2023. Pengembangan bandeng di Tuban turut diarahkan pada pengolahan untuk meningkatkan nilai jual komoditas. Di Desa Pliwetan, Kecamatan Palang, masyarakat mengembangkan abon ikan bandeng sebagai produk unggulan melalui pemberdayaan warga.

Abon bandeng menjadi salah satu contoh pemanfaatan hasil perikanan menjadi pangan olahan yang memiliki nilai tambah. Inisiatif seperti ini membantu pelaku usaha memperluas produk, tidak hanya menjual ikan segar, serta berpotensi memperkuat ekonomi lokal.

Empat daerah tersebut memperlihatkan beragam potensi bandeng Jawa Timur, mulai dari produksi tambak, pembenihan, hingga pengolahan. Pengembangan usaha, peningkatan mutu produk, dan pemasaran yang berkelanjutan dapat membantu menjaga daya saing bandeng sekaligus memberi manfaat lebih besar bagi pembudidaya dan pelaku UMKM.

Keunggulan setiap kabupaten juga menunjukkan bahwa rantai usaha bandeng dapat dikembangkan melalui pendekatan yang berbeda. Gresik memperkuat produksi dan ragam olahan, Sidoarjo mengandalkan tambak serta produk kuliner yang dikenal luas, Lamongan menyiapkan dukungan benih, sedangkan Tuban mengembangkan pengolahan skala masyarakat. Perbedaan ini dapat menjadi modal untuk memperluas pasar dan menciptakan peluang kerja di sektor perikanan.

P2MKP Terancam, Ekologis di Balik Membeludaknya Keramba

 

P2MKP Waduk Saguling dan Waduk Cirata di Kabupaten Bandung Barat (KBB) selama ini menjadi sentra budidaya ikan mas dan nila yang memasok kebutuhan masyarakat Jawa Barat, DKI Jakarta, serta daerah sekitarnya. Namun, di balik kontribusinya terhadap pasokan pangan dan ekonomi pembudidaya, muncul ancaman ekologis akibat jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) yang melampaui daya tampung perairan.

Budidaya ikan di kedua waduk tersebut berkembang pesat. Meski memberi manfaat ekonomi, kepadatan keramba yang berlebihan berisiko mengganggu keseimbangan ekosistem dan menurunkan kualitas air. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi jumlah KJA serta menyiapkan langkah penataan agar kegiatan perikanan dapat berlangsung lebih berkelanjutan.

Pahami Selengkapnya :  P2MKP Budidaya Bandeng Terbesar di Jawa Timur 

Jumlah KJA melampaui kapasitas waduk

Berdasarkan data P2MKP Ekologis Kabupaten Bandung Barat, jumlah KJA di Waduk Saguling pada 2025 tercatat sebanyak 45.464 petak. Sementara itu, di Waduk Cirata, khususnya blok Kecamatan Cipeundeuy, jumlahnya mencapai 27.794 petak hingga 2026.

Kepala Dispernakan KBB, Wiwin Aprianti, mengakui jumlah keramba saat ini telah melebihi kapasitas ideal. Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditangani dengan pengurangan unit KJA secara bertahap. Ia menyebut, idealnya hanya sekitar 10 persen dari jumlah keramba yang ada saat ini dipertahankan untuk beroperasi.

Penataan jumlah keramba dinilai penting agar aktivitas budidaya tidak semakin membebani lingkungan perairan. Pemerintah daerah juga berupaya mengajak pembudidaya memahami bahwa keberlanjutan usaha perikanan bergantung pada kondisi waduk yang tetap terjaga.

Dampak ekologis dan risiko kematian ikan

Kepadatan KJA berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, antara lain penurunan kualitas air, eutrofikasi atau pertumbuhan tanaman air secara berlebihan, berkurangnya hasil ikan, serta penumpukan sisa pakan di dasar waduk yang memicu pencemaran.

Wiwin menjelaskan, kematian ikan massal dapat terjadi ketika fenomena upwelling atau “cai malik” membawa air dari lapisan bawah ke permukaan. Pergerakan tersebut dapat mengangkat endapan, sisa pakan, lumpur, dan bahan berbahaya yang memengaruhi kondisi ikan. Kualitas air yang menurun juga dapat mengganggu sirkulasi dan meningkatkan risiko ikan mengalami stres hingga mati.

Karena itu, pengurangan kepadatan keramba menjadi salah satu langkah yang dinilai perlu untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan menjaga kegiatan budidaya tetap berlangsung.

Penertiban keramba dan dorongan budidaya darat

Dispernakan KBB berencana mendorong pengurangan KJA di Waduk Saguling dan Cirata secara bertahap. Pemerintah juga akan menata kepemilikan keramba agar diprioritaskan bagi warga lokal, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kedua waduk. Keramba yang kondisinya rusak turut menjadi sasaran penertiban dan pengangkatan.

Pemda menyatakan siap memfasilitasi pembudidaya yang ingin beralih ke sistem budidaya ikan di darat. Alternatif ini diharapkan membuka pilihan usaha sekaligus mengurangi tekanan aktivitas budidaya terhadap ekosistem waduk.

Perwakilan pembudidaya KJA Waduk Saguling di blok Ugrem dan Bongas, Teten Buldani Hayat, mengatakan penertiban telah dilakukan pemerintah sejak 2018 hingga 2025. Menurutnya, sekitar 5.000 petak keramba telah ditertibkan dari lima desa, yaitu Mukayapung, Rancapanggung, Bongas, Batulayang, dan Budiharja.

Teten menyebut blok Ugrem dan Bongas sebagai kawasan utama perikanan Saguling. Hasil validasi terakhir, katanya, mencatat sekitar 12.000 petak KJA dengan kurang lebih 1.000 pembudidaya di wilayah tersebut. Ia menilai penataan keramba perlu berjalan seiring penanganan sumber pencemaran.

Pembudidaya sebut penertiban telah berjalan

Teten juga mengingatkan bahwa limbah dari wilayah hulu turut memengaruhi kualitas air Waduk Saguling. Menurutnya, persoalan pencemaran perlu ditangani bersama agar upaya pengurangan KJA tidak menjadi satu-satunya langkah menjaga ekosistem.

Menjaga perikanan dan lingkungan

Penataan KJA di Saguling dan Cirata menjadi tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi pembudidaya dengan daya dukung lingkungan. Pengurangan keramba, pengelolaan limbah, pemantauan kualitas air, serta pengembangan budidaya darat memerlukan koordinasi pemerintah dan masyarakat.

Langkah berkelanjutan diharapkan menjaga produktivitas perikanan sekaligus memulihkan kualitas perairan. Dengan ekosistem waduk yang lebih sehat, usaha budidaya dapat terus memberi manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Pengawasan berkala juga dibutuhkan untuk menilai perkembangan kondisi waduk setelah penataan berlangsung. Data jumlah keramba, kualitas air, dan kejadian kematian ikan dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan. Selain itu, edukasi kepada petani mengenai pengaturan pemberian pakan dan pengelolaan limbah penting dilakukan.

P2MKP Budidaya Ikan Air di Kebumen Berpotensi 13.800 Ton

 

Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) meninjau pembangunan fasilitas budidaya ikan tematik di Desa Tambakprogaten, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Pengembangan budidaya ikan air tawar di wilayah ini dinilai memiliki peluang besar. Jika setiap desa mampu menghasilkan sekitar 30 ton ikan per tahun, potensi produksi dapat mencapai 13.800 ton. Angka tersebut merupakan proyeksi, bukan produksi yang telah terealisasi.

Potensi itu menjadi dorongan untuk mengembangkan sektor perikanan sebagai sumber ekonomi masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Kebumen terus memperluas program budidaya melalui bantuan kolam tematik Mini RAS dan Mina Padi. Kedua program tersebut menawarkan metode budidaya yang berbeda, tetapi sama-sama diarahkan untuk mendukung produktivitas, pemanfaatan sumber daya, dan peluang usaha pembudidaya.

Baca Juga :  P2MKP Terancam, Ekologis di Balik Membeludaknya Keramba 

Mini RAS dan Mina Padi dukung budidaya ikan

Saat ini P2MKP 13.800 tON Kebumen menerima bantuan 38 titik kolam tematik Mini RAS serta 15 titik program Mina Padi dengan total luas lahan mencapai 130 hektare. Mini RAS atau Recirculating Aquaculture System merupakan sistem budidaya yang memanfaatkan sirkulasi dan penyaringan air. Sistem ini membantu mengelola kualitas air dengan mengalirkan dan memproses air agar dapat digunakan kembali dalam kolam.

Sementara itu, Mina Padi mengintegrasikan budidaya ikan dengan lahan persawahan. Metode ini memungkinkan kegiatan pemeliharaan ikan berjalan berdampingan dengan pertanian padi, sehingga lahan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan dua komoditas. Penerapan kedua program diharapkan menjadi alternatif pengembangan usaha perikanan yang sesuai dengan kondisi desa dan kemampuan kelompok pembudidaya.

Pemantauan program dilakukan di sejumlah desa

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan (DLHKP) Kebumen, pemantauan program Mini RAS telah dilakukan di lima desa. Wilayah tersebut meliputi Kaibonpetangkuran, Brecong, Ayamputih, Tambakprogaten, dan Tegalretno. Pemantauan menjadi bagian penting untuk melihat perkembangan fasilitas, kesiapan pengelola, serta pelaksanaan budidaya di lapangan.

Adapun program Mina Padi menyasar 15 kelompok pembudidaya yang tersebar di 13 desa. Dukungan kepada kelompok diharapkan dapat memperkuat penerapan metode budidaya, meningkatkan pengetahuan teknis, serta mendorong pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Melalui pendampingan dan pemantauan, program dapat dievaluasi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Bupati dorong desa siapkan lahan pengembangan

Bupati Kebumen Lilis Nuryani mendorong pemerintah desa untuk menyiapkan lahan sekitar 1.000 meter persegi sebagai kebutuhan awal pembangunan kolam tematik. Ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penting sebelum program diperluas ke desa lain. Persiapan tersebut diharapkan membantu proses pengembangan fasilitas berjalan lebih terencana dan sesuai kondisi setempat.

Fasilitas budidaya ikan tematik di Tambakprogaten dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. Sarana yang disiapkan mencakup kolam pembesaran, sistem filtrasi, reservoir atau tempat penampungan air, panel surya, gudang pakan, serta instalasi pengolahan air limbah mini. Kelengkapan fasilitas tersebut dirancang untuk mendukung proses budidaya dan pengelolaan lingkungan.

Pekerjaan pembangunan dijadwalkan berlangsung selama 75 hari kalender, dengan masa pemeliharaan selama 365 hari. Informasi tersebut disampaikan dalam keterangan resmi Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Jumat, 20 November 2026.

Berpeluang memperkuat ekonomi masyarakat desa

Lilis menyampaikan, apabila pengembangan berjalan baik dan hasil budidaya dapat dipasarkan secara berkelanjutan, program ini berpotensi membuka peluang usaha dan menambah sumber penghasilan masyarakat desa. Keberhasilan budidaya tidak hanya bergantung pada pembangunan sarana, tetapi juga kesiapan pengelola, perawatan fasilitas, kualitas benih, pengelolaan air, serta akses pemasaran.

Dengan dukungan pemerintah, kelompok pembudidaya, dan masyarakat desa, pengembangan Mini RAS serta Mina Padi diharapkan dapat memperkuat sektor perikanan Kebumen. Potensi produksi 13.800 ton per tahun menjadi gambaran peluang yang dapat dicapai apabila asumsi produktivitas setiap desa terpenuhi. Karena itu, pelaksanaan program perlu disertai evaluasi dan pendampingan agar potensi tersebut dapat dikembangkan secara realistis, bertahap, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Perluasan program juga membutuhkan koordinasi lintas pihak, mulai dari pemerintah desa, pendamping teknis, hingga kelompok penerima bantuan. Pembagian peran yang jelas akan membantu menjaga fasilitas tetap berfungsi setelah pembangunan selesai. Selain itu, pencatatan hasil panen, biaya operasional, dan pemasaran dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengukur perkembangan usaha.