Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan. Pada 5–7 Maret 2013, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Bandung untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertemuan tersebut membahas arah pelaksanaan program pengembangan SDM pada 2013 serta penyusunan rencana kebijakan untuk 2014. Salah satu perhatian pentingnya adalah memperluas pelatihan masyarakat melalui Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP).

Rakernis mengangkat tema sumber daya manusia kompeten untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan dengan pendekatan ekonomi biru. Kegiatan ini dihadiri 162 peserta dari berbagai unsur, termasuk unit pelaksana teknis, lembaga perencanaan, penyuluh, dan Forum Komunikasi Nasional P2MKP. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan rencana pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan agar kebutuhan masyarakat perikanan dapat ditangani secara lebih terarah.

Pahami Selanjutnya : P2MKP Peluang Bisnis Kelautan dan Perikanan

Peran P2MKP dalam Pelatihan Masyarakat

P2MKP menjadi salah satu jalur untuk memperluas pengembangan SDM dengan jangkauan pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha kelautan serta perikanan. Melalui lembaga pelatihan mandiri, keterampilan dapat dikembangkan lebih dekat dengan masyarakat dan kegiatan usaha yang mereka jalankan. Penguatan P2MKP juga diarahkan untuk mendorong tumbuhnya kelompok usaha mandiri yang memiliki kemampuan dan kesiapan menyelenggarakan pelatihan.

Dalam rencana pengembangan SDM pada 2013, perluasan pelatihan masyarakat melalui P2MKP menjadi salah satu arah kebijakan. Upaya ini berjalan bersama penguatan pendidikan vokasi berbasis teaching factory, peningkatan jejaring pendidikan menuju pusat keunggulan, serta pengembangan sarana dan prasarana pelatihan. Kapasitas tenaga pelatih juga perlu ditingkatkan agar pembelajaran yang diberikan sesuai kebutuhan lapangan dan mampu membangun keterampilan yang dapat diterapkan.

Tantangan Pengembangan SDM Perikanan

Pertemuan tersebut mengidentifikasi sejumlah tantangan. Tingkat pendidikan dan keterampilan pelaku utama maupun pelaku usaha masih perlu ditingkatkan. Sistem pendataan sektor kelautan dan perikanan di tingkat pusat dan daerah juga memerlukan pembenahan. Selain itu, akses permodalan terbatas, sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan belum optimal, dan dukungan pembiayaan pemerintah menghadapi keterbatasan.

Laporan yang disampaikan dalam kegiatan itu juga mencatat adanya 2,17 juta rumah tangga miskin di wilayah pesisir, dengan 17,08 persen di antaranya menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pelatihan yang tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga membantu masyarakat mengembangkan keterampilan usaha, mengenali peluang kerja, dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Sinergi Pemerintah dan Kelompok Usaha

Pengembangan SDM membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, penyuluh, dan kelompok masyarakat. Dinas yang menangani kelautan dan perikanan didorong memetakan kebutuhan tenaga kerja di wilayah masing-masing serta bekerja sama dengan instansi pendidikan untuk memperkuat pendidikan perikanan. Koordinasi dengan lembaga penyuluhan juga diarahkan untuk menumbuhkan kelompok usaha mandiri yang berpotensi berkembang menjadi P2MKP.

Selain pelatihan, agenda pengembangan SDM mencakup pemetaan penyerapan lulusan, penyelenggaraan sekolah lapang, dukungan terhadap kawasan minapolitan dan industrialisasi perikanan, serta perencanaan pembiayaan pendidikan non-subsidi. Rencana model bisnis konektivitas antara P2MKP dan pendekatan ekonomi biru turut dibahas sebagai upaya menghubungkan kegiatan pelatihan dengan kebutuhan pembangunan sektor.

Arah Pengembangan P2MKP dalam SDM

Hasil Rakernis diharapkan memperkuat arah kebijakan pengembangan SDM kelautan dan perikanan pada 2013 serta menyiapkan rumusan untuk 2014. Tujuannya meliputi peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penguatan kelompok usaha, serta peningkatan sinergi pembangunan pusat dan daerah. Pemetaan sasaran dan dampak program juga diperlukan agar hasil pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dapat dievaluasi dengan lebih jelas.

Dengan memperluas peran P2MKP dan memperkuat kemitraan, pelatihan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat serta mendukung tumbuhnya usaha perikanan yang mandiri. Pelaksanaan program tetap memerlukan dukungan pendanaan, tenaga pelatih, fasilitas yang memadai, dan koordinasi lintas lembaga. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun SDM kelautan dan perikanan yang kompeten serta mendukung pembangunan berbasis ekonomi biru. Bagi P2MKP, arah kebijakan ini menegaskan pentingnya pelatihan berbasis kebutuhan lokal, pendampingan berkelanjutan, dan keterkaitan antara keterampilan peserta dengan peluang usaha di daerah setempat.