Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Sektor ini membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendorong pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Salah satu bidang yang memiliki peluang untuk terus dikembangkan adalah pengolahan hasil perikanan.

Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) dapat mengambil peran dalam mendorong tumbuhnya UMKM berbasis hasil perikanan. Melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan keterampilan, P2MKP berpotensi membantu masyarakat mengembangkan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah.

Pelajari Selengkapnya : P2MKP Dejeefish Sukabumi Telah Melatih Sekitar 6.000 Peserta

UMKM Berbasis Perikanan sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat

P2MKP mendorong UMKM menjadi bagian sangat penting diperekonomian nasional. Karakteristiknya yang relatif fleksibel memungkinkan masyarakat memulai usaha sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki. Dalam bidang perikanan, peluang usaha dapat dikembangkan melalui pengolahan ikan menjadi berbagai produk, seperti makanan olahan, produk siap saji, maupun produk bernilai tambah lainnya.

Pengembangan UMKM berbasis hasil perikanan membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pelaku usaha tidak hanya memerlukan keterampilan produksi, tetapi juga pengetahuan tentang pengemasan, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan pemenuhan ketentuan usaha.

Dalam konteks tersebut, P2MKP dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas masyarakat. Pelatihan yang diberikan dapat membantu peserta memahami proses pengolahan hasil perikanan sekaligus membuka wawasan mengenai peluang usaha. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif.

Namun, kemampuan menghasilkan produk berkualitas perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai pengelolaan usaha dan legalitas. Legalitas usaha menjadi salah satu fondasi penting agar pelaku UMKM dapat menjalankan kegiatan bisnis secara tertib, memperoleh kepastian hukum, serta memiliki kesempatan mengembangkan pasar.

Legalitas usaha merupakan bukti bahwa kegiatan usaha telah terdaftar dan memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Bagi pelaku UMKM, legalitas bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan salah satu langkah untuk membangun kepercayaan konsumen dan mitra usaha.

Pendampingan Pembuatan NIB bagi UMKM Desa Tridaya Sakti

Usaha yang memiliki legalitas lebih mudah dikenali secara administratif dan memiliki dasar yang lebih jelas ketika menjalin kerja sama. Legalitas juga dapat menjadi salah satu persyaratan dalam mengakses program pembinaan, fasilitas pendanaan, maupun dukungan pemberdayaan pemerintah sesuai ketentuan masing-masing program.

Sebaliknya, anggapan bahwa perizinan hanya diperlukan oleh perusahaan berskala besar dapat menghambat perkembangan usaha kecil. Padahal, proses perizinan berusaha telah diarahkan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Salah satu dokumen penting dalam sistem perizinan berusaha saat ini adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Bagi pelaku UMK, kepemilikan NIB dapat menjadi langkah awal untuk memperoleh legalitas dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya mendorong legalitas usaha juga dilakukan melalui kegiatan pendampingan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Bhayangkara, Fakultas Hukum, kepada pelaku UMKM di Desa Tridaya Sakti.

Pendampingan tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha memahami pentingnya perizinan dan proses pembuatan NIB. Melalui kegiatan ini, mahasiswa berupaya memberikan pemahaman bahwa legalitas usaha merupakan kebutuhan yang perlu diperhatikan sejak awal menjalankan bisnis.

Legalitas sebagai Langkah Mengembangkan Usaha Perikanan

Bagi pelaku UMKM, proses pendampingan dapat membantu mengatasi kendala berupa keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai administrasi perizinan. Dengan mengetahui tahapan pengurusan NIB, pelaku usaha diharapkan lebih percaya diri dalam menjalankan kegiatan bisnis secara formal.

Kepemilikan NIB juga dapat mendukung pengembangan usaha. Dokumen tersebut dapat menjadi salah satu persyaratan untuk mengakses pembiayaan, mengikuti program pembinaan pemerintah, serta menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lain. Namun, akses terhadap fasilitas tersebut tetap bergantung pada persyaratan masing-masing lembaga dan program.

Penguatan UMKM berbasis hasil perikanan tidak cukup hanya melalui peningkatan keterampilan produksi. Pelaku usaha juga perlu memahami aspek legalitas, standar produk, pengelolaan usaha, dan strategi pemasaran agar mampu bertahan serta bersaing.

P2MKP dapat berkontribusi melalui pelatihan dan pembinaan yang menghubungkan keterampilan teknis dengan kebutuhan pengembangan usaha. Sementara itu, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga terkait dapat mendukung melalui pendampingan administrasi, akses informasi, serta program pemberdayaan.

Pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku UMKM di Desa Tridaya Sakti menjadi salah satu contoh upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha. Dengan legalitas yang sesuai ketentuan, pelaku usaha diharapkan memiliki landasan lebih kuat untuk mengembangkan bisnis, memperluas kemitraan, dan meningkatkan daya saing produk.

Pada akhirnya, sinergi antara P2MKP, pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat menjadi penggerak tumbuhnya UMKM berbasis hasil perikanan. Penguatan keterampilan yang disertai legalitas usaha akan membantu menciptakan pelaku usaha yang lebih siap, mandiri, dan mampu memanfaatkan potensi perikanan sebagai sumber ekonomi masyarakat.