
P2MKP mendukung penyelenggaraan Workshop Stock Assessment Batch III sebagai upaya memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Kegiatan yang digelar Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) ini merupakan bentuk kerja sama WWF dan Direktorat Jenderal.
Perikanan Tangkap untuk memperkuat data serta informasi stok sumber daya ikan. Workshop berlangsung di Semarang pada 9–11 Juni 2025, diikuti 33 calon Scientific Service Provider (SSP) dari sejumlah perguruan tinggi. Mereka diusulkan oleh Unit Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (UPP WPPNRI) 573, 711, dan 712.
Baca Selengkapnya : P2MKP Praktik Budidaya Udang Vannamei PT Winaros Kawula
Pengelolaan Perikanan Berbasis Data
P2MKP Stok Ikan Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah perairan sekitar 16 juta kilometer persegi dan potensi perikanan yang besar. Produksi perikanan tangkap laut pada 2024 tercatat mencapai 7,3 juta ton, meliputi komoditas tongkol, kakap, cakalang, tuna, dan berbagai jenis ikan lainnya, sebagaimana disebutkan P2MKP.go.id. Potensi tersebut perlu dikelola secara bertanggung jawab agar sumber daya ikan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.
P2MKP terus mendorong pengelolaan perikanan melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), sejalan dengan prinsip ekonomi biru atau Blue Economy. Pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan informasi ilmiah yang kuat tentang potensi stok ikan, tingkat pemanfaatan, serta Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Data tersebut menjadi dasar bagi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) dalam menyusun rekomendasi ilmiah, termasuk estimasi potensi sumber daya ikan nasional.
Perluasan Jejaring Scientific Service Provider
Komnas KAJISKAN menjalankan pengkajian dengan dukungan Scientific Service Provider (SSP), yakni lembaga yang memiliki kompetensi dalam kajian stok ikan dan analisis data perikanan. Saat ini, jumlah SSP terverifikasi di Indonesia masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk memperluas jejaring pengkaji melalui perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
Workshop Stock Assessment dirancang sebagai wadah peningkatan kapasitas calon SSP. Melalui pelatihan metode pengkajian stok ikan yang terstandar, peserta diharapkan mampu melaksanakan kajian secara mandiri, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta menghasilkan analisis yang lebih akurat. Keahlian tersebut akan mendukung penyusunan rekomendasi ilmiah sesuai kondisi sumber daya di wilayah pengelolaan masing-masing.
Dalam Batch III, peserta mempelajari metodologi dan protokol pengkajian stok ikan berdasarkan standar Komnas KAJISKAN. Pembekalan diarahkan untuk mendukung kajian di WPPNRI 573, 711, dan 712. Wilayah tersebut meliputi perairan Samudra Hindia bagian selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Natuna Utara, serta Laut Jawa. Cakupan wilayah yang luas membutuhkan data berkualitas dan kapasitas analisis yang memadai.
Penguatan Kompetensi dan Kolaborasi
Workshop dibuka oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) P2MKP, Syahril Abd Raup. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa data ilmiah harus menjadi pijakan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.
“Data dan informasi terkait stok sumber daya merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Selama kegiatan, peserta menerima materi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Komnas KAJISKAN. Prof. Indra Jaya, Ketua Komnas KAJISKAN, menjelaskan bahwa penggunaan metode pengkajian stok ikan yang terstandar akan membantu menghasilkan informasi akurat untuk mendukung keberlanjutan sumber daya ikan Indonesia.
Hasil kajian stok ikan juga berperan dalam menentukan JTB yang selanjutnya dialokasikan secara transparan melalui sistem kuota penangkapan. Dengan penguatan kapasitas SSP, ketersediaan data, dan kolaborasi antarlembaga, kebijakan PIT diharapkan semakin berbasis bukti, membagi manfaat secara adil, serta menjaga ekosistem laut. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola perikanan yang bertanggung jawab, produktif, dan berkelanjutan.
Penguatan kapasitas ini tidak berhenti pada ruang kelas. Para peserta diharapkan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, dan interpretasi data perikanan. Konsistensi prosedur serta keterbukaan metodologi penting agar hasil kajian dapat ditinjau, dibandingkan, dan digunakan oleh pengambil kebijakan. Kerja bersama antara pemerintah, akademisi, peneliti, dan penyedia layanan ilmiah juga membuka peluang pertukaran pengetahuan lintas wilayah. Melalui jaringan yang lebih luas, pengkajian stok diharapkan tidak bergantung pada segelintir ahli.
Leave a Reply