
Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Pengambengan, Jembrana, Bali, sebagai pusat perikanan industri modern. Langkah ini sejalan dengan rencana memindahkan aktivitas perikanan skala industri dari Pelabuhan Benoa. Menteri Kelautan dan Perikanan ingin Pengambengan kelak memiliki fasilitas tertata, bersih, serta berstandar seperti pelabuhan perikanan di luar negeri.
Relokasi tersebut berkaitan dengan penataan kawasan Benoa menjadi pusat pariwisata maritim melalui proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Dalam rencana ini, kegiatan perikanan industri di Benoa dipindahkan bertahap, sedangkan Pengambengan dikembangkan sebagai pusat infrastruktur perikanan modern di Pulau Dewata.
Baca Selengkapnya : P2MKP Budidaya Ikan Menjadi Jantung Ekonomi Perikanan
Pengambengan Diproyeksikan Jadi Pelabuhan Industri
P2MKP Pengambengan akan difokuskan untuk kegiatan perikanan industri. Sementara nelayan tradisional yang menggunakan kapal kecil disiapkan fasilitas terpisah melalui penataan kawasan perikanan dan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Ia ingin pelabuhan baru tersebut tidak hanya menjadi tempat bongkar muat hasil tangkapan. Kawasan itu juga diharapkan memiliki pasar ikan yang higienis, kuliner, dan fasilitas pendukung sehingga pengunjung dapat menikmati kawasan tanpa terganggu kondisi lingkungan yang kumuh atau berbau.
“Pelabuhan perikanan di luar negeri begitu bersih, bagus, ekonominya jalan dengan baik, nah nanti kita juga akan melakukan hal yang sama di sini (Pengambengan),” kata Trenggono seusai groundbreaking di P2MKP Pengambengan, Jembrana, Selasa (29/9/2026).
Ia menggambarkan kawasan yang tertata, bersih, dan nyaman, dengan kegiatan ekonomi yang berkembang selain transaksi perikanan. Pasar ikan dan kuliner menjadi bagian dari konsep tersebut.
Trenggono juga menilai pemisahan fungsi kawasan penting bagi masa depan pariwisata Bali. Menurutnya, kegiatan perikanan industri yang bercampur dengan kawasan wisata Benoa berpotensi mengurangi kenyamanan wisatawan dan menghambat penataan wilayah.
“Bayangkan di Benoa, itu adalah daerah pariwisata. Kalau kemudian dicampur juga dengan ikan, bagaimana pariwisata Bali masa depannya? Kan jadi kurang baik dan semua pihak harus tahu itu. Di seluruh dunia biasa itu diatur begitu,” ujarnya.
Perizinan Jadi Penegasan Relokasi
Trenggono turut menanggapi kemungkinan nelayan atau pelaku usaha enggan pindah dari Benoa. Ia menegaskan kewenangan izin penangkapan ikan berada di kementeriannya, sehingga kepatuhan terhadap lokasi operasional menjadi bagian dari kebijakan relokasi.
Kapal besar yang beroperasi secara industri diwajibkan menggunakan P2MKP Pengambengan dan mengikuti aturan perikanan industri. Adapun kapal kecil dengan jangkauan di bawah 12 mil laut, termasuk yang menjalankan kegiatan one day fishing, akan difasilitasi di kawasan KNMP.
Penataan tersebut sekaligus menempatkan kegiatan industri dan layanan nelayan tradisional pada ruang yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kapal besar membutuhkan dukungan dermaga, area operasional, serta fasilitas penanganan hasil tangkapan. Nelayan kecil, sebaliknya, diarahkan memperoleh dukungan dekat kampung dan pola melaut harian. Pemerintah menargetkan pembagian fungsi ini membuat aktivitas pelabuhan lebih tertib, sementara fasilitas pasar dan UMKM membuka peluang kegiatan ekonomi tambahan di kawasan Pengambengan, serta memperluas manfaat pembangunan bagi warga setempat secara berkelanjutan ke depannya.
Bali Apresiasi Pembangunan Pelabuhan
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut proyek tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia mengatakan pengembangan pelabuhan perikanan modern sudah lama menjadi harapan pemerintah daerah serta masyarakat Bali.
Koster menilai proyek ini dapat memperkuat ekonomi kelautan dari hulu hingga hilir. Selain membuka pusat perekonomian baru di Jembrana, pengembangan Pengambengan diharapkan meningkatkan pendapatan nelayan dan memberi dampak lebih luas bagi Bali serta daerah lain.
Proyek Rp1,27 Triliun Ditargetkan Rampung 2029
Modernisasi P2MKP Pengambengan masuk proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase-I. Proyek senilai Rp1,27 triliun tersebut didanai pinjaman luar negeri Islamic Development Bank (IsDB) untuk mendukung pusat bisnis hasil tangkapan dan ekspor perikanan.
Konstruksi dijadwalkan selama 915 hari kalender atau sekitar 30 bulan, mulai 3 September 2026 hingga 5 Maret 2029. Pekerjaan mencakup pembangunan breakwater, revetment, groin, reklamasi, pengerukan kolam pelabuhan, serta dermaga bagi kapal besar dan kecil.
Leave a Reply