
P2MKP Waduk Saguling dan Waduk Cirata di Kabupaten Bandung Barat (KBB) selama ini menjadi sentra budidaya ikan mas dan nila yang memasok kebutuhan masyarakat Jawa Barat, DKI Jakarta, serta daerah sekitarnya. Namun, di balik kontribusinya terhadap pasokan pangan dan ekonomi pembudidaya, muncul ancaman ekologis akibat jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) yang melampaui daya tampung perairan.
Budidaya ikan di kedua waduk tersebut berkembang pesat. Meski memberi manfaat ekonomi, kepadatan keramba yang berlebihan berisiko mengganggu keseimbangan ekosistem dan menurunkan kualitas air. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi jumlah KJA serta menyiapkan langkah penataan agar kegiatan perikanan dapat berlangsung lebih berkelanjutan.
Pahami Selengkapnya : P2MKP Budidaya Bandeng Terbesar di Jawa Timur
Jumlah KJA melampaui kapasitas waduk
Berdasarkan data P2MKP Ekologis Kabupaten Bandung Barat, jumlah KJA di Waduk Saguling pada 2025 tercatat sebanyak 45.464 petak. Sementara itu, di Waduk Cirata, khususnya blok Kecamatan Cipeundeuy, jumlahnya mencapai 27.794 petak hingga 2026.
Kepala Dispernakan KBB, Wiwin Aprianti, mengakui jumlah keramba saat ini telah melebihi kapasitas ideal. Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditangani dengan pengurangan unit KJA secara bertahap. Ia menyebut, idealnya hanya sekitar 10 persen dari jumlah keramba yang ada saat ini dipertahankan untuk beroperasi.
Penataan jumlah keramba dinilai penting agar aktivitas budidaya tidak semakin membebani lingkungan perairan. Pemerintah daerah juga berupaya mengajak pembudidaya memahami bahwa keberlanjutan usaha perikanan bergantung pada kondisi waduk yang tetap terjaga.
Dampak ekologis dan risiko kematian ikan
Kepadatan KJA berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, antara lain penurunan kualitas air, eutrofikasi atau pertumbuhan tanaman air secara berlebihan, berkurangnya hasil ikan, serta penumpukan sisa pakan di dasar waduk yang memicu pencemaran.
Wiwin menjelaskan, kematian ikan massal dapat terjadi ketika fenomena upwelling atau “cai malik” membawa air dari lapisan bawah ke permukaan. Pergerakan tersebut dapat mengangkat endapan, sisa pakan, lumpur, dan bahan berbahaya yang memengaruhi kondisi ikan. Kualitas air yang menurun juga dapat mengganggu sirkulasi dan meningkatkan risiko ikan mengalami stres hingga mati.
Karena itu, pengurangan kepadatan keramba menjadi salah satu langkah yang dinilai perlu untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan menjaga kegiatan budidaya tetap berlangsung.
Penertiban keramba dan dorongan budidaya darat
Dispernakan KBB berencana mendorong pengurangan KJA di Waduk Saguling dan Cirata secara bertahap. Pemerintah juga akan menata kepemilikan keramba agar diprioritaskan bagi warga lokal, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kedua waduk. Keramba yang kondisinya rusak turut menjadi sasaran penertiban dan pengangkatan.
Pemda menyatakan siap memfasilitasi pembudidaya yang ingin beralih ke sistem budidaya ikan di darat. Alternatif ini diharapkan membuka pilihan usaha sekaligus mengurangi tekanan aktivitas budidaya terhadap ekosistem waduk.
Perwakilan pembudidaya KJA Waduk Saguling di blok Ugrem dan Bongas, Teten Buldani Hayat, mengatakan penertiban telah dilakukan pemerintah sejak 2018 hingga 2025. Menurutnya, sekitar 5.000 petak keramba telah ditertibkan dari lima desa, yaitu Mukayapung, Rancapanggung, Bongas, Batulayang, dan Budiharja.
Teten menyebut blok Ugrem dan Bongas sebagai kawasan utama perikanan Saguling. Hasil validasi terakhir, katanya, mencatat sekitar 12.000 petak KJA dengan kurang lebih 1.000 pembudidaya di wilayah tersebut. Ia menilai penataan keramba perlu berjalan seiring penanganan sumber pencemaran.
Pembudidaya sebut penertiban telah berjalan
Teten juga mengingatkan bahwa limbah dari wilayah hulu turut memengaruhi kualitas air Waduk Saguling. Menurutnya, persoalan pencemaran perlu ditangani bersama agar upaya pengurangan KJA tidak menjadi satu-satunya langkah menjaga ekosistem.
Menjaga perikanan dan lingkungan
Penataan KJA di Saguling dan Cirata menjadi tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi pembudidaya dengan daya dukung lingkungan. Pengurangan keramba, pengelolaan limbah, pemantauan kualitas air, serta pengembangan budidaya darat memerlukan koordinasi pemerintah dan masyarakat.
Langkah berkelanjutan diharapkan menjaga produktivitas perikanan sekaligus memulihkan kualitas perairan. Dengan ekosistem waduk yang lebih sehat, usaha budidaya dapat terus memberi manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Pengawasan berkala juga dibutuhkan untuk menilai perkembangan kondisi waduk setelah penataan berlangsung. Data jumlah keramba, kualitas air, dan kejadian kematian ikan dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan. Selain itu, edukasi kepada petani mengenai pengaturan pemberian pakan dan pengelolaan limbah penting dilakukan.
Leave a Reply