Peningkatan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan P2MKP memerlukan strategi. Strategi utama tersebut dirumuskan berdasarkan hasil analisis SWOT dan penentuan prioritas menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Hasil analisis digunakan untuk menentukan langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Pelajari Lebih Lanjut : P2MKP Ikan Koi Mina Papilon Temanggung

Prioritas Strategi Pengawasan Perikanan

Analisis rekomendasi strategi peningkatan kinerja pengawasan di Pangkalan P2MKP Tual didasarkan pada tiga faktor hasil analisis SWOT, yaitu infrastruktur dan sistem pengawasan, sumber daya manusia (SDM), serta kebijakan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa SDM memiliki rasio kepentingan tertinggi, yaitu 0,657. Selanjutnya, infrastruktur dan sistem pengawasan memperoleh rasio 0,259, sedangkan kebijakan memiliki rasio 0,084. Hasil tersebut menunjukkan bahwa SDM menjadi faktor yang paling diprioritaskan dalam peningkatan kinerja pengawasan.

Analisis menghasilkan rasio inkonsistensi sebesar 0,09. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penilaian berdasarkan pendapat para pakar tergolong konsisten. Menurut Fitria (2013), penilaian perbandingan berpasangan dinilai konsisten apabila indeks konsistensinya kurang dari 0,1. Jika nilainya lebih dari 0,1, matriks perbandingan berpasangan perlu dibuat ulang agar konsistensi penilaian terjaga.

Tingginya rasio kepentingan SDM berkaitan dengan pandangan mayoritas responden yang merupakan pegawai di lingkungan Pangkalan P2MKP. Mereka menilai bahwa pemenuhan kompetensi dan kebutuhan tenaga pengawas merupakan aspek penting dalam meningkatkan kinerja pengawasan.

Strategi Peningkatan Kinerja Pengawasan

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama dengan bobot 0,571. Strategi ini mencakup pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan personel yang terlibat dalam kegiatan pengawasan.

SDM yang kompeten dan terlatih diharapkan mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta beradaptasi dengan berbagai tantangan di lapangan. Peningkatan kapasitas juga mendukung kualitas pengambilan keputusan, kemampuan analitis, dan respons terhadap situasi pengawasan. Dengan demikian, personel dapat menjalankan tanggung jawabnya secara lebih siap dan terarah.

2. Pengembangan Sistem Pengawasan

Pengembangan sistem pengawasan menempati urutan kedua dengan bobot 0,191. Strategi ini mencakup pembaruan teknologi informasi, prosedur, dan metode yang digunakan dalam proses pengawasan.

Sistem pengawasan yang lebih baik dapat meningkatkan akurasi pendeteksian pelanggaran, pemantauan aktivitas, dan pelaporan. Selain itu, sistem modern dan terintegrasi dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan pelanggaran, termasuk ancaman illegal fishing dan kondisi alam ekstrem. Dukungan sistem yang memadai juga dapat membantu petugas mengolah informasi dengan baik.

3. Penguatan Kerja Sama

Penguatan kerja sama memperoleh bobot 0,123. Strategi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat lokal.

Kolaborasi diperlukan untuk meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan pengawasan, terutama melalui pertukaran informasi, sumber daya, dan keahlian. Kerja sama yang kuat juga membantu mengatasi hambatan dalam proses pengawasan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Koordinasi yang baik mendukung pengawasan bersama.

4. Advokasi dan Lobi Kebijakan

Advokasi dan lobi kebijakan memperoleh bobot 0,114. Strategi ini bertujuan memengaruhi kebijakan publik agar mendukung penguatan pengawasan, termasuk melalui regulasi, alokasi anggaran, dan dukungan politik. Upaya tersebut perlu menyampaikan kebutuhan pengawasan secara jelas kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Menghasilkan kebijakan yang lebih responsif

Terhadap kebutuhan pengawasan serta menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan. Dukungan kebijakan dapat melengkapi peningkatan kapasitas personel, pembaruan sistem, dan penguatan kolaborasi.

Penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan P2MKP masih perlu ditingkatkan, terutama dalam efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. SDM menjadi faktor paling signifikan, diikuti infrastruktur dan sistem pengawasan serta kebijakan. Rasio inkonsistensi sebesar 0,09 juga menunjukkan bahwa penilaian pakar memenuhi batas konsistensi yang disebutkan.

Berdasarkan bobot prioritas, langkah utama adalah meningkatkan kapasitas SDM, kemudian mengembangkan sistem pengawasan, memperkuat kerja sama antarpemangku kepentingan, serta melakukan advokasi dan lobi kebijakan. Pelaksanaan strategi perlu dipantau secara berkala. Keempat strategi tersebut saling mendukung dan diharapkan membantu meningkatkan kinerja pengawasan di Pangkalan P2MKP secara berkelanjutan.

Strategi peningkatan mempermudah akses bagi penglola dan peserta pelatihan terhadap teknologi baru guna untuk memfasilitasi akses kerja dan modal. Serta pemanfaatan platform layanan digital.