Jakarta, 13/11 (ANTARA) – Pertumbuhan perusahaan sebagai lapangan kerja tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk. Sehingga kemampuan dan daya saing masyarakat untuk mandiri melakukan usaha, dalam hal ini kelautan dan perikanan menjadi penting. Untuk itu pengembangan SDM melalui pelatihan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama seluruh pemangku kepentingan dan komponen masyarakat harus mampu menyiapkan SDM yang tidak hanya memenuhi standar dan kebutuhan dunia usaha dan industri, namun juga mampu mandiri dalam merintis memulai menjadi wirausahawan baru. Hal ini dikarenakan membangun sumberdaya alam kelautan dan perikanan adalah mengelola SDM-nya. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada pembukaan Gelar Pelatihan Nasional (GPN) Kelautan dan Perikanan Tahun 2013, Rabu (13/11), di Balai Sudirman Jakarta.

KERANG BEKASI

Ia menambahkan, dengan adanya komitmen Indonesia bersama dengan anggota ASEAN untuk mengimplementasikan ASEAN Economic Community di tahun 2015, kesempatan kerja di sektor kelautan dan perikanan yang tersedia di dalam negeri, akan menjadi incaran bagi pekerja asing. Menghadapi hal ini, tingginya kualitas, profesionalitas dan kompetensi SDM menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi. Karena itu perlu adanya terobosan di dalam pengembangan SDM, salah satunya melalui pelaksanaan GPN.

GPN merupakan kegiatan tahunan KKP, melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), yang menggelar berbagai jenis pelatihan di sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan dengan tema “Sinergi Pelatihan Nasional Untuk Mendukung Perluasan Kesempatan Kerja dan Penciptaan Wirausaha baru di Bidang Kelautan dan Perikanan” ini dilakukan dalam rangka menginformasikan dan mengkomunikasikan secara massive pelaksanaan tugas fungsi pelatihan kelautan dan perikanan, serta mensinergikan pelatihan untuk mendukung perluasan kesempatan kerja dan penciptaan wirausahawan baru sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan ini juga merupakan bagian implementasi Pilar I Program Nasional Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Angkatan Kerja, melalui Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan.

Tahun ini merupakan penyelenggaraan GPN untuk kedua kalinya, yang digelar pada 13-14 November 2013. Kegiatan yang tidak dipungut biaya ini terbuka bagi masyarakat umum. Tujuannya adalah sebagai ajang unjuk kerja pelatihan kelautan dan perikanan; wadah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pelatihan kelautan dan perikanan; forum koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan pelatihan kelautan dan perikanan tingkat nasional; media konsultasi dan tukar pengalaman antar pelaku utama/usaha bidang kelautan dan perikanan; dan media penumbuhan dan pengembangan wirausaha sektor kelautan perikanan.

Jenis pelatihan meliputi budidaya ikan (13 jenis), pengolahan hasil perikanan (10 jenis), kerajinan (2 jenis), permesinan (2 jenis), widya selam, konservasi perairan (5 jenis), climate change, pemandu wisata, pembuatan garam, aplikasi nuklir di bidang perikanan, dan vaksinasi ikan. Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelatihan BPSDM KP, Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan lembaga pelatihan swasta/masyarakat lainnya.

Selain pelatihan, rangkaian acara pada GPN terdiri dari talk show kewirausahaan, pameran dan promosi produk barang dan jasa oleh P2MKP, dan Forum Komunikasi (Forkom) Nasional P2MKP yang melibatkan 100 P2MKP. Forkom P2MKP adalah lembaga berhimpunnya P2MKP yang bersifat independen untuk menjembatani dan memperjuangkan aspirasi anggotanya, yang dibentuk dalam rangka meningkatkan kinerja P2MKP, terdiri dari Forkom tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Dilakukan juga pada GPN ini penyerahan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Budidaya Perikanan Air Payau dan SKKNI bidang Penangkapan Ikan di Laut dari Sekjen Kementerian Tenaga Kerja kepada Kepala BPSDM KP. “SKKNI merupakan kontribusi KKP dalam mendukung penciptaan produk barang dan jasa nasional khususnya menghadapi pasar tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan. Dokumen ini menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi dan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi SDM pembudidaya udang dan para awak kapal penangkapan ikan di laut sehingga dapat diterima oleh dunia industri,” ujar Sharif.

Di samping itu, dilaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan SDM KP antara BPSDM KP dengan Kabupaten Pacitan dan Kota Baru. Menurut Sharif, hal tersebut menjadi simbol, bagaimana KKP bersama mitra di Pemerintah Kabupaten memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kapasitas para generasi muda di wilayah masing-masing, dengan tetap memperhatikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Selain dengan Pemerintah Daerah, penandatanganan kerja sama juga dilakukan BPSDM KP dengan pihak swasta dan LSM, antara lain Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan SDM Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya KP yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab antara BPSDM KP dengan Yayasan WWF Indonesia. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mensinergikan sumber daya para pihak, menyiapkan SDM dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Penandatanganan juga dilakukan BPSDM KP dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) terhadap Perjanjian Kerja Sama tentang Perluasan Kesempatan Kerja Bagi SDM Kelautan dan Perikanan. Tujuannya adalah perluasan kesempatan kerja bagi SDM kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan yang berbasis konsep blue economy.

Tak hanya itu, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Peningkatan Kapasitas SDM Peserta Didik dan Latih Menjadi Wirausahawan Baru Kelautan dan Perikanan antara BPSDM KP dengan PT. Trans Retail Indonesia (Carrefour). Terkait dengan upaya pengembangan pembelajaran praktik peserta didik dan latih yang hasilnya dipasarkan melalui pasar modern PT. Trans Retail Indonesia, Sharif melihat ini sebagai sebuah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh UPT pendidikan dan pelatihan di lingkup KKP.

“Strategi ini tentu saja tidak bermaksud untuk merubah Unit Pelaksana Teknis menjadi unit produksi yang berorientasi pada perluasan pasar. Namun lebih kepada agar para peserta didik dan latih memiliki keterampilan sebagai bekal setelah lulus untuk menjalankan proses produksi secara utuh dari pemilihan bahan baku, produksi hingga pemasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPSDM KP juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman pada acara ini, yaitu dengan Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Hand Line Indonesia (AP2HI). “Apresiasi dan dukungan kami terhadap upaya Bapak Bupati beserta jajaran, Yayasan WWF Indonesia, KADIN, PT Trans Retail Indonesia serta AP2HI dalam membangun SDM KP yang unggul,” ungkap Sharif.

Melalui Gelar pelatihan nasional diharapkan akan terbangun jejaring usaha, jejaring informasi teknologi memperbaharui system usaha yang ada melalui pengenalan tekhnologi baru, pemasaran antara purnawidya atau lulusan pelatihan dengan pengelola P2MKP yang merupakan pelaku usaha maju dan kerjasama di dalam menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pasca pelatihan dari Kementerian/ Lembaga, BUMN/Perusahaan Swasta dan Stakeholder sesuai dengan program pemberdayaan masyarakat serta memberikan teknis pelatihan kelautan dan perikanan kepada masyarakat dapat semakin mudah diakses.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Plt. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

SUMBER : ANTARA NEWS

Silahkan isi komentar anda di bawah ini :

komentar